PAKAI UANG ELEKTRONIK
SPLU saat ini masih pakai metode prabayar dengan membeli token listrik. Nantinya PLN Disjaya akan pakai sistem NFC ( Near Field Communication) yang mengadosi uang elektronik. “Jadi nanti tinggal tapping layaknya tol. Kita sedang godok, tujuannya adalah cashless,” papar Leo M. Basuki, Manajer Niaga dan Planner Pelanggan PLN Disjaya.
Nah pertanyaannya, bagaimana jika kebutuhan listrik yang dipakai tidak habis, apakah bisa dikembalikan sisa saldonya? “Bisa dikembalikan sisanya. Nanti akan ada kode khusus untuk menarik kembali sisa listrik yang belum terpakai,” sambung Leo. •
PENEGAKKAN HUKUM HARUS TEGAS
Diharapkan melalui aturan ini bisa efektif dan konsisten. “Efektif atau tidaknya aturan tidak bisa hanya di kira-kira. Harus diterapkan dengan law enforcement (penegakkan hukum) kalau tidak pas direvisi. Kecuali mau seperti di hutan bebas tidak perlu aturan. Harus dikawal dan gubernur sebagai kepala daerah harus tegas. Tidak ada negara di dunia yang maju dengan law enforcement seadanya,” bilang Agus Pambagio, Pengamat Kebijakkan Publik.
Masih menurutnya, bagi pengguna jalan juga positif, karena haknya menggunakan jalan yang lebih lancar terpenuhi. Tapi dari sisi konsumen pemilik kendaraan negatif karena hak dia parkir hilang.
Keduanya membayar pajak jadi haknya harus diakomodir. Idealnya untuk atasi kemacetan, bangun angkutan umum yang baik dan memadai, kemudian melakukan pembatasan-pembatasan seperti pajak kendaraan naik tinggi, parkir Rp 100 ribu per jam, dilarang parkir on street yang padat arus, ERP ( Electronic Road Pricing) dan sebagainya,” bebernya lagi.
Seperti yang sering diulas OTOMOTIF, bahwa Pola Transportasi Makro (PTM) yang terintegrasi jadi solusi ampuh. “Mengingat kepadatan jalan di Jakarta sudah sangat tinggi, daya dukung lahan sudah terbatas. Maka perlu dikebut pembangunan sarana transportasi publik yang memadai,” ungkap Teddy Lesmana, Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).
Teddy menyoroti aturan ini juga berpotensi punya dampak terhadap penjualan mobil. “Kalau dilihat akan berpengaruh terhadap penjualan mobil. Tapi memang jumlahnya belum diketahui. Tapi saya pikir aturan ini mutlak dibarengi dengan sarana transportasi publik,” lanjut Teddy. • Harryt