Jawa Pos

Masih Banyak Masalah, DPR Evaluasi Bansos

-

JAKARTA, Jawa Pos – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai masih banyak masalah dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Tak hanya terkait mekanisme penyaluran, tapi juga menyangkut data penerima yang belum klir. Mereka pun berencana melakukan evaluasi terhadap program pemulihan dampak Covid-19 itu.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, pandemi Covid-19 sudah berlangsun­g lebih dari tiga bulan. Pemerintah juga sudah menyalurka­n bansos kepada masyarakat. Maka, saat ini sudah waktunya dilakukan evaluasi secara menyeluruh. ”Harapannya, pembagian bansos pada Juli hingga September nanti akan lebih baik,” tutur dia saat mengawasi pembagian bansos di Desa Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten, kemarin (23/6).

Yang pertama harus dievaluasi adalah akurasi data. Menurut Puan, masih ada sejumlah data penerima yang tidak sesuai dan perlu perbaikan.

Perbaikan data harus dilakukan dengan cepat agar penyaluran bansos tepat sasaran.

Selain data, kata Puan, yang juga masih menjadi masalah adalah waktu pembagian bansos. Ada warga yang ternyata tidak mengetahui tanggal pembagian bantuan. Hal itu dia ketahui setelah berbincang dengan beberapa warga saat pembagian bansos di Tangerang kemarin.

”Waktu pembagian bansos harus ditentukan secara jelas dan disampaika­n kepada masyarakat yang berhak menerima,” ujarnya. Penentuan tanggal pembagian yang baik juga bisa mengurangi penumpukan orang saat pengambila­n sehingga dapat mencegah penularan Covid-19.

Sementara itu, anggota Komisi VIII Selly Andriany Gantina mengatakan, persoalan bansos menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat dengan Kementeria­n Sosial dan Kementeria­n Desa PDT Senin lalu. Sebab, ada kendala dalam proses pemutakhir­an data penerima bantuan.

”Tidak semua pemerintah daerah memiliki kemampuan yang sama untuk melakukan proses pemutakhir­an data. Untuk itu, perlu ada intervensi langsung agar data sosial ini prudent dan tepercaya,” ucapnya.

Selly mengingatk­an, data sosial kemiskinan berkaitan dengan hidup matinya rakyat. Jika datanya saja masih bermasalah, turunan programnya juga pasti akan bermasalah. ”Jangan pelihara terus lingkaran kesalahan seperti ini,” tegasnya.

 ?? HENDRA EKA/JAWA POS ?? CEK LAPANGAN: Ketua DPR Puan Maharani (kiri) dan Menko PMK Muhadjir Effendy (kanan) menyalurka­n bantuan sosial kepada Acep Eman (tengah) di Desa Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten, kemarin.
HENDRA EKA/JAWA POS CEK LAPANGAN: Ketua DPR Puan Maharani (kiri) dan Menko PMK Muhadjir Effendy (kanan) menyalurka­n bantuan sosial kepada Acep Eman (tengah) di Desa Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten, kemarin.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia