Validasi PPDB Diperpanjang sampai 10 Juni
Data 6.048 Siswa Belum Masuk
SURABAYA, Jawa Pos ‒ Masih banyak lulusan SD tahun ini yang belum melakukan validasi data pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP. Jumlahnya lebih dari 6 ribu calon pendaftar. Padahal, sedianya masa validasi ditutup Dispendik Surabaya hari ini (6/6).
Namun, setelah melalui beberapa pertimbangan, Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya memutuskan untuk memperpanjang masa v ali dasi. Proses tersebut dilangsungkan hingga Rabu (10/6). ’Kami menyadari waktu yang tersisa memang tidak cukup untuk mengi n p u t semua data. Makanya, opsi perpanjangan jadwal bisa dilakukan,’ ujar Kadispendik Surabaya Supomo.
Hingga kemarin siang, masih ada 6.048 ribu siswa lulusan SD yang belum masuk data Dispendik Surabaya. Jumlah data tersebut sulit dimasukkan dalam waktu sehari jika validasi tetap ditutup hari ini.
Komisi D DPRD Surabaya mempermasalahkan hal itu dalam rapat koordinasi degan dispendik yang berlangsung secara daring
Semua anggota komisi sepakat bahwa masa pendaftaran harus diperpanjang. ’’Paling tidak diundur tiga atau empat hari. Kan masa pendaftarannya baru tanggal 15,’’ ucap Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah kemarin (5/6).
Menurut Khusnul, data 6 ribu calon pendaftar yang tersisa tidak mungkin diinput dalam sehari.
Sebab, dia mendapati banyak wali murid yang tidak memiliki perangkat smartphone atau komputer di rumahnya. Alasan tersebut membuat mereka belum memproses validasi itu.
Selain itu, banyak yang mengeluh berkasnya tidak bisa diproses. Padahal, mereka sudah berkali-kali memasukkan data dan menaati saran dari operator. Ratusan berkas ditolak karena berbagai alasan. Mulai teknis penulisan nomor KK hingga alamat yang salah.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto juga mendapat banyak keluhan dari konstituen hingga tetangganya. Banyak yang sudah berusaha mengunggah data validasi, tetapi masih error hingga kemarin. ’’Makanya, di Play Store itu banyak yang protes terkait aplikasinya,’’ ujar politikus Demokrat tersebut.
Selain itu, dispendik akan aktif mencari solusi dari kesulitan yang dihadapi siswa. Supomo mengatakan, selama masa perpanjangan, dispendik akan lebih aktif mendata calon siswa. Semua harus terkonfirmasi mengapa belum melakukan validasi. Kemungkinannya dua. Terjadi kendala teknis yang mengakibatkan sistem tidak bisa membaca data siswa atau siswa tersebut memang tidak berniat masuk SMP negeri.
Dari data sementara, sudah ada 2.510 siswa yang memilih sekolah swasta. Ada juga yang memilih melanjutkan pendidikan di luar kota. Sisanya masih perlu ditelusuri dispendik.
Supomo memastikan seluruh lulusan SD harus bersekolah. Data validasi itu menjadi alat untuk memantau siswa tersebut. ’’Pokoknya di Surabaya ini jangan sampai ada yang tidak sekolah. Insya Allah tidak ada satu pun anak yang tidak tervalidasi atau tidak dapat pin,’’ jelasnya.
Mengenai kuota PPDB SMPN, Supomo tidak mengatakan nilai spesifik. Estimasi siswa yang akan diterima di SMPN mencapai 20 ribu. Jumlahnya lebih rendah ketimbang PPDB tahun lalu yang mencapai 24 ribu siswa.
Meski tidak sebanyak tahun lalu, jumlah itu sudah melebihi batas standar yang ditentukan Kemendikbud. Pemkot sudah mengirim izin ke Kemendikbud untuk mendapatkan kuota tambahan. ’’Sudah bersurat dan dibalas juga. Intinya sudah disetujui,’’ kata mantan kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Surabaya itu.
Dia menegaskan bahwa penambahan tersebut dikhususkan bagi siswa tidak mampu. Jumlahnya semakin meningkat di tengah pandemi Covid-19. Jika menggunakan kuota yang ada, akan banyak murid dari keluarga tidak mampu yang tidak mendapatkan jaminan pendidikan.
Selama menjadi Kadinsos, Supomo banyak menghadapi murid-murid yang sulit membayar sekolah. Ada yang ijazahnya ditahan dan tidak boleh ikut ujian karena belum bayar SPP. ’’Kalau lihat mereka, pasti nelangsa. Mereka ini tunas bangsa yang akan jadi pemimpin,’’ ucapnya.