Mahasiswa Tak Mau Kecolongan Lagi
Tuntut Pembahasan RUU Cipta Kerja Dibatalkan
JAKARTA, Jawa Pos – Penolakan terhadap Rancangan UndangUndang (RUU) Cipta Kerja meluas. Setelah kelompok buruh, mahasiswa turut menentang RUU tersebut. Kemarin (4/3) ratusan mahasiswa yang terhimpun dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) berdemonstrasi di depan gedung DPR.
Aksi mahasiswa dari 13 perguruan tinggi itu dimulai pukul 14.00. Long march dimulai dari depan gedung TVRI menuju gerbang utama DPR di Jalan Gatot Subroto. Massa menuntut DPR membatalkan semua pembahasan RUU Cipta Kerja. ”Sebaiknya dibatalkan saja. RUU ini jelas-jelas merugikan rakyat kecil,” seru Koordinator BEM-SI Wilayah JabodetabekBanten Bagas Maropindra.
Keberpihakan pemerintah kepada investor dalam RUU Ciptaker, kata dia, sangat terlihat. Itu tampak dari kebijakan memberikan kemudahan berusaha dan penyederhanaan perizinan kepada investor. Karpet merah ke investor secara ugal-ugalan dinilai bisa berdampak pada kerusakan lingkungan. ”Di sisi lain, rakyat dieksploitasi dengan upah murah dan jam kerja yang tinggi,” tegas Bagas.
Mahasiswa mendesak pemerintah dan DPR membuka ruang partisipasi yang seluas-luasnya kepada publik. Mereka akan mengawal RUU omnibus law agar tidak kecolongan lagi seperti pembahasan RUU kontroversial di DPR periode 2014–2019. Yakni, saat DPR membahas RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan revisi UU KPK. ”Kami tidak mau kecolongan lagi ada RUU kontroversial dibahas secara diam-diam oleh DPR dan pemerintah,” kata ketua BEM Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) itu.
Remy Hastian, perwakilan mahasiswa yang lain, menuturkan bahwa RUU Ciptaker tidak hanya berdampak pada pekerja. Mahasiswa juga bakal terimbas oleh rancangan regulasi inisiatif pemerintah itu. Setelah lulus, mahasiswa akan masuk ke dunia kerja. Pihaknya tidak ingin ilmu yang didapat di bangku kuliah diganjar dengan upah yang tidak layak dan representatif. ”Kami tidak ingin generasi kami dihargai dengan upah murah,” ujar presiden BEM Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu.
Meski hingga pukul 17.30 masih bertahan di depan gerbang gedung DPR, usaha mahasiswa untuk menemui wakil rakyat gagal. Sebab, anggota DPR tengah reses. ”Kami akan turun dengan massa yang lebih besar,” tegas Remy.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengakui bahwa pihaknya tidak bisa menemui mahasiswa. Alasannya, parlemen sedang memasuki masa reses. Saat ini, jelas dia, wakil rakyat berada di daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Prinsipnya, kata dia, semua aspirasi akan didengar dalam pembahasan omnibus law. Termasuk dari mahasiswa.
Sementara itu, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai pembahasan RUU Cipta Kerja. Padahal, draf sudah ada di DPR sejak 12 Februari. Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Achmad Baidowi, naskah akademik maupun draf RUU masih berada di pimpinan dewan dan belum diserahkan ke alat kelengkapan dewan.