Demokrat-Nasdem Minta Ketua Komisi
SURABAYA, Jawa Pos – Bergabungnya Demokrat dengan Nasdem dalam satu fraksi di DPRD Surabaya mengubah peta perebutan pimpinan komisi. Dua partai itu kini menjadi salah satu kandidat kuat yang akan menduduki posisi ketua komisi.
”Kami punya tujuh kursi. Kalau dapatnya wakil ketua, terus terang tidak fair lah,” kata calon ketua Fraksi Demokrat-Nasdem Herlina Harsono Njoto. Fraksi Demokrat sebenarnya memiliki empat kursi. Cukup untuk membentuk fraksi mandiri. Namun, mereka akhirnya memutuskan untuk membentuk fraksi gabungan dengan Nasdem agar mendapat posisi ketua komisi.
Fraksi-fraksi lain hanya memiliki 4–5 kursi. Kondisi itulah yang membuat Herlina merasa posisi Fraksi Demokrat-Nasdem bisa lebih diunggulkan ketimbang fraksi lain.
PDIP yang memiliki 15 kursi di DPRD Surabaya diprediksi mengajukan empat wakilnya untuk menjadi pimpinan komisi. Dua ketua komisi dan dua wakil ketua komisi. Kondisi itu sama dengan periode sebelumnya. Ketua komisi C dan D dipegang PDIP. Di komisi B dan A, mereka menempatkan kader sebagai wakil ketua komisi.
Otomatis yang tersisa adalah posisi ketua komisi A dan B. Posisi tersebut bakal ditentukan dari hasil perundingan koalisi fraksi. PDIP memiliki peran besar dalam penentuan posisi tersebut. Masalahnya, ada empat fraksi yang memiliki jumlah kursi sama. PKB, Gerindra, PKS, dan Golkar samasama mendapat lima kursi. Mereka juga sama-sama menginginkan posisi ketua komisi.
Calon ketua Fraksi PDIP Baktiono mengatakan bahwa saat ini pembahasan komisi masih sangat dinamis. PDIP membuka hubungan dengan semua fraksi. ”Tapi, belum ada keputusan. Apa pun masih bisa terjadi,” kata anggota dewan yang terpilih lima kali berturut-turut itu.
Baktiono tak mau berkomentar banyak mengenai komunikasi politik yang ada. Dia menghormati proses yang terjadi. Selama belum resmi, Baktiono menahan diri untuk berkomentar. Dia juga dikabarkan enggan menjadi ketua Fraksi PDIP. Namun, Baktiono menampiknya. Menurut dia, semua kader partai harus patuh pada perintah DPP.
Sementara itu, Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan bahwa surat dari DPP belum turun. Karena itu, susunan fraksi yang akan diparipurnakan Senin (2/9) masih sebatas keputusan DPC. ”Jika ada perubahan dari DPP, kami akan patuh,” lanjut pria yang kini menjabat ketua sementara DPRD Surabaya itu.