Pemkab Minta Bantuan Dana ke Pemprov
SIDOARJO, Jawa Pos – Pembebasan lahan flyover (FO) atau jembatan layang Gedangan tidak bisa berjalan tahun ini. Penyebabnya, anggaran terbatas. Total dana yang dibutuhkan mencapai Rp 300 miliar.
Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Judi Tetrahastoto mengatakan, panjang lahan yang harus dibebaskan mencapai 477 meter. Tahun ini, pemkab belum mengalokasikan anggaran karena ada sejumlah pertimbangan. Pertama, berkaitan dengan jumlah anggaran. Menurut dia, dana yang dibutuhkan tidak sedikit. Kedua, pembebasan lahan tidak mudah. Dia mencontohkan pembebasan lahan frontage road (FR). Sejak enam tahun lalu, pembelian lahan jalan sepanjang 9,2 km itu belum juga rampung.
Judi mengatakan, untuk kebutuhan anggaran, pemkab bakal berembuk dengan Pemprov Jatim. Dia berharap pemprov ikut membantu.
Kepala DPUBMSDA Sunarti Setyaningsih mengatakan, banyak tahapan sebelum pembebasan lahan berjalan. Di antaranya, kepastian desain flyover. Menurut dia, sampai saat ini hal itu belum ada. ’’Kalau sudah ada desain, kebutuhan lahan bisa diketahui,’’ tuturnya.
Naning –sapaannya– menambahkan, ada delapan tahapan yang harus dilewati. Mulai feasibility study (FR), pembentukan panitia pengadaan lahan, penetapan lokasi, hingga pendataan. Selain itu, pengumuman lahan, appraisal, pengumuman hasil appraisal, dan pembayaran. Melihat banyaknya tahapan, dia menilai pembebasan lahan tidak bisa dilaksanakan tahun ini. ’’Dimulai tahun depan,’’ ucapnya.
Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan mengungkapkan, pembangunan flyover Gedangan harus segera dimulai. Sebab, jalan layang tersebut menjadi salah satu solusi atasi kemacetan. Menurut dia, Sidoarjo mampu mencukupi kebutuhan anggaran. ’’Demi kelancaran lalu lintas, uang Rp 300 miliar, menurut saya, tidak masalah,’’ tandasnya.