Telusuri Mekanisme Judicial Review

SATU per satu hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka dimintai keterangan tentang perkara suap yang menyeret Patrialis Akbar.

Kemarin KPK memanggil empat hakim. Yakni, Ketua MK Arief Hidayat, Aswanto, Suhartoyo, dan Maria Farida Indrati. Sebelumnya, empat hakim lain juga diperiksa. Mereka adalah I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Anwar Usman. ”KPK ingin melihat rangkaian sejak judicial review diajukan,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

KPK perlu menelusuri keterlibatan delapan hakim MK (dari total sembilan) terkait dengan dugaan suap yang menjerat Patrialis akhir Januari lalu. Permohonan uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan diajukan pada 2015 dan putusan baru dibacakan bulan ini. Lamanya proses sidang itu dinilai tidak lazim. ”Kami tentu ingin menggali lebih jauh proses itu terjadi. Apakah ada kejanggalankejanggalan,” kata Febri.

Sejauh ini, KPK belum menunjukkan sinyal keterlibatan hakim lain MK dalam pusaran kasus tersebut. Barang bukti uang SGD 11.300 yang ditemukan dalam brankas penyuap Patrialis, Basuki Hariman, belum dipastikan terkait dengan sisa aliran dana untuk hakim MK lain atau tidak.

Ketua MK Arief Hidayat menyatakan bahwa pihaknya membuka akses seluas-luasnya untuk KPK. MK sudah memberikan keterangan kepada penyidik mulai register perkara sampai putusan dibacakan. ”Semua saya jelaskan dalam perkara UU yang berkenaan dengan peternakan,” ujarnya.

Arief menegaskan, MK berupaya seminimalnya menutup celah korupsi. Dia berjanji menyempurnakan sistem yang ada di MK saat ini. Baik secara institusi maupun dalam penanganan permohonan uji materi. ”Semua sistem yang dibangun sudah baik. Meskipun di sana kami harus selalu memperbaiki sistem itu supaya kelak tidak terjadi hal seperti ini lagi,” katanya. (tyo/c11/ca)

Kami tentu ingin menggali lebih jauh proses itu terjadi. Apakah ada kejanggalan-kejanggalan.” Febri Diansyah, juru bicara KPK