Ribuan TPS Rawan Penyimpangan
Potensi Money Politics Tertinggi
JAKARTA – Dua pekan menjelang pemungutan suara pada 15 Februari 2017, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengidentifikasi kerawanan hingga tingkat TPS (tempat pemungutan suara). Hasilnya, ada ribuan TPS yang rawan terjadi penyimpangan.
Anggota Bawaslu RI Daniel Zuchron mengungkapkan, ada lima aspek yang menjadi parameter Bawaslu dalam mengidentifikasi kerawanan di TPS. Yakni, berdasar ’’kebersihan’’ data pemilih, keamanan logistik, keterlibatan penyelenggara, potensi money politics, dan kesalahan prosedur.
Hasilnya, peluang money politics di TPS menjadi aspek kerawanan yang paling tinggi. Setidaknya ada 7.179 TPS pada pemilihan gubernur dan 10.314 TPS untuk pilbup/pilwali yang rawan money politics. Sedangkan peringkat kedua ditempati aspek kerawanan dalam hal data pemilih. Yakni, 4.029 TPS di pilgub dan 8.183 TPS di pilbup/pilwali ( selengkapnya lihat grafis). Dari semua aspek tersebut, Papua Barat leading di semua aspek kerawanan.
Daniel mengatakan, pemetaan hingga tingkat terkecil dilakukan sebagai upaya pencegahan. Dengan upaya tersebut, pengawasan pada hari pemungutan diharapkan bisa lebih efektif. Sebab, potensi masalah di setiap TPS sudah diketahui. ’’Pembekalan kepada pengawas TPS (yang masuk rawan) lebih berlipat,’’ ujarnya di kantor Bawaslu RI, Jakarta, kemarin (30/1).
Daniel menambahkan, pengawas di TPS juga akan diberi pengetahuan terkait simulasi untuk mengantisipasi segala bentuk kerawanan di lokasi. Dengan begitu, tidak ada lagi kasus pengawas blank ketika dihadapkan pada munculnya persoalan di lapangan.
Selain untuk persiapan di internal, pemetaan tersebut diharapkan bisa membantu pihak lain, khususnya pihak keamanan. ’’Supaya ada semacam lokasi yang menjadi prioritas (pengamanan),’’ imbuhnya. Karena itu, data tersebut akan disampaikan kepada pihak keamanan di tiap-tiap daerah.
Lantas, bagaimana metodologi penentuan kerawanan di TPS? Daniel menyebutkan, pemetaan tersebut dilakukan atas dasar hasil pengawasan selama beberapa bulan terakhir. Juga pengalaman pada pemilu sebelumnya. Misalnya terkait kerawanan aspek data pemilih, pihaknya mengukur dari seberapa terang data persoalan DPT. ’’Kalau pasca penetapan DPT belum ada kejelasan angka suket (surat keterangan) pengganti e-KTP, itu bisa masuk kategori rawan,’’ tuturnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, upaya deteksi dini juga terus dilakukan aparat keamanan terkait pengamanan pilkada. ’’Masalah stabilitas dijamin kepolisian di- back up TNI. Ada juga deteksi dini dari BIN,’’ ujarnya di kantor Kemendagri, Jakarta, kemarin.
Secara umum, Tjahjo menegaskan situasi dalam keadaan siap. Untuk memastikan kesiapan, rencananya Mendagri mengumpulkan stakeholder yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada hari ini (31/1). Di antaranya, KPU, Bawaslu, DPR, aparat keamanan, dan perwakilan daerah dari 101 peserta Pilkada 2017.