Butuh Menteri Definitif

Putuskan Kebijakan Strategis ESDM

JAKARTA – Dua puluh hari sudah Kementerian ESDM dipimpin pelaksana tugas (Plt) Luhut Binsar Panjaitan setelah Arcandra Tahar resmi diberhentikan Presiden Joko Widodo karena masalah dwi kewarganegaraan.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Syamsir Abduh kemarin menyatakan, Kementerian ESDM seperti kehilangan induk. ’’Keputusan strategis tidak bisa oleh Plt. Ini sudah terlalu lama,’’ katanya di forum diskusi Energi Kita di Dewan Pers.

Dia lantas mencontohkan hal strategis yang butuh menteri definitif soal Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Menurut dia, butuh menteri ESDM untuk mengeksekusinya. Selain itu, soal harga gas yang mahal tidak akan selesai lantaran tidak adanya menteri.

Luhut boleh saja mengadakan banyak rapat untuk membahas penurunannya. Namun, hanya menteri tetap yang bisa memberikan tanda tangan perubahan. Selama tidak ada menteri, keputusan final harga gas berarti tetap menggantung. ’’Padahal, harga gas kita saat ini sudah termahal di dunia,’’ jelasnya.

Tidak adanya menteri definitif juga membuat DEN pincang. Sebab, dalam struktur organisasi, ketua harian adalah menteri ESDM.

Dia lantas menyinggung relaksasi yang rencananya diberikan Plt menteri ESDM. Menurut dia, itu ketidakstabilan yang membuat Indonesia dicap sebagai negara yang tidak menghormati aturan dan kontrak.

Muncul isu bahwa Arcandra Tahar akan kembali dilantik menjadi menteri ESDM setelah urusan dwi kewarganegaraannya selesai. Kini Kemenkum HAM menyelesaikan pengembalian status warga negara Indonesianya. Kabarnya sudah mau selesai sehingga Presiden Jokowi bisa melantiknya kembali menjadi menteri.

Rumor itu disebut sudah membesar bak bola salju. DEN tidak mempermasalahkan siapa yang akan menjadi menteri baru. Namun, kalau Arcandra kembali menjadi pucuk pimpinan, bebannya semakin berat. Muncul berbagai kesan bahwa Arcandra adalah sosok super sehingga harus masuk kabinet. (dim/c15/sof)