Target Pengadaan Tanah Molor
Pembangunan Frontage Road Sisi Timur
SIDOARJO – Target dinas PU bina marga menuntaskan pengadaan tanah untuk frontage road sisi timur tahun ini meleset. Hingga kemarin (27/12), dari 149 peta bidang tanah, ada 16 bidang yang belum beres. Akibatnya, appraisal belum bisa dilaksanakan.
’’Kami sebenarnya menargetkan tahun ini sudah ada yang bisa di- appraisal- kan. Ternyata, harapan kami tidak sesuai kenyataan,’’ ungkap Kepala Dinas PU Bina Marga Sigit Setyawan.
Dinas PU bina marga sebenarnya sudah siap melakukan appraisal. Anggaran Rp 20 miliar pun sudah disiapkan untuk pengadaan tanah frontage road. Sigit mengungkapkan, pihaknya ingin pengadaan tanah segera beres, khususnya peta bidang yang sudah klir dalam pengukurannya.
’’ Tetapi, sampai injury time, kami belum tahu peta bidangnya. Jadi, akhir Desember belum bisa dilakukan musyawarah dengan warga,’’ terangnya.
Informasi terakhir dari komunikasi dengan Badan Pertanahan Nasional ( BPN) menyebutkan bahwa 16 peta bidang bermasalah karena perbedaan pengukuran antara tanah milik warga dan PT KAI.
Sigit mengaku sangat memahami permasalahan yang dihadapi BPN. Sebab, sepanjang Waru hingga Buduran sisi timur berbatasan dengan PT KAI. Pemkab tidak mau gegabah dalam melakukan pengukuran. ’’Kami hati-hati sekali. Jangan sampai pemerintah keliru biaya antara tanah warga dan PT KAI,’’ katanya.
Tahun depan, lanjut dia, PU bina marga memiliki target besar. Yakni, penyelesaian pengadaan tanah frontage road dan pembangunan Jembatan Kletek. ’’Awal Januari berkas-berkas kami terima dan segera dilakukan langkah berikutnya,’’ ujarnya.
Dengan anggaran Rp 20 miliar, pihaknya siap melakukan appraisal. Jika kurang, akan diusulkan melalui perubahan anggaran keuangan (PAK). Di sisi lain, PU bina marga juga akan melakukan pengerjaan fisik. Anggaran yang disiapkan Rp 5 miliar.
Sementara itu, Kepala Subseksi Pengukuran BPN Sidoarjo Susanto mengungkapkan, dari 149 peta bidang tanah, 16 bidang masih bermasalah. Warga mengklaim ukuran tanah lebih luas ke arah barat atau masuk di wilayah patok tanah milik PT KAI.
BPN, lanjut dia, berencana melakukan rapat koordinasi dengan PT KAI dan perwakilan warga minggu ini. Rakor membahas hasil kroscek pengukuran 16 peta bidang yang masih bermasalah. ’’Insya Allah minggu ini. Entah dengan PT KAI dulu atau perwakilan warga dulu,’’ ucapnya. ( ayu/c17/fal)