Pemkot Segera Siapkan Lelang Mobil Dinas
Pj Wali Kota Anggap Bukan Pemborosan
SURABAYA – Pemkot segera menyiapkan pengadaan mobil dinas (mobdin) baru. Langkah tersebut diambil setelah Gubernur Soekarwo tidak mencoret anggaran pengadaan mobdin yang nilainya mencapai Rp 5,5 miliar itu.
Sekkota Hendro Gunawan mengatakan, pada prinsipnya tidak ada masalah dengan pengadaan mobdin. Sebab, pemkot sudah mengajukan permohonan evaluasi ke gubernur. ’’Hasil evaluasi juga sudah diberikan,’’ ujarnya kemarin (28/10).
Hendro menuturkan, anggaran pengadaan mobdin memang perlu dialokasikan tahun ini. Dia berharap masyarakat tidak mudah menyimpulkan bahwa mobdin baru merupakan pemborosan. Alasannya, pemkot dan DPRD Surabaya sudah memikirkan rencana itu secara matang.
Menurut dia, pengadaan mobdin dianggap penting lantaran usia mobil lama sudah cukup tua. Dengan begitu, perlu diadakan mobil baru. Selain itu, mobdin berguna untuk memenuhi kebutuhan operasional terkait dengan pengadaan kendaraan bagi unsur pimpinan pemkot dan dewan. ’’Makanya, harus dilihat dulu pertimbangan kebutuhannya,’’ terangnya.
Menurut Hendro, pengadaan mobdin baru masih proporsional. Setelah mobil baru dibeli, mobil lama tidak lantas ditiadakan. Pemkot berencana memakainya untuk kebutuhan dinas lain. ’’Kami berharap pengadaannya bisa secepatnya dilakukan,’’ ucapnya.
Saat ini pengadaan mobdin baru belum bisa direalisasikan. Sebab, pemkot masih harus mengirimkan jawaban atas evaluasi yang disampaikan gubernur. Setelah jawaban dikirim, baru mereka menyusun tata cara pengadaan.
Sesuai aturan, pengadaan proyek senilai di atas Rp 200 juta harus melalui proses lelang. Termasuk pengadaan mobdin baru. Namun, Hendro belum bisa memastikan tata cara lelangnya. Dia mengatakan, proses lelang ber- macam-macam. Bisa penunjukan langsung atau melalui e-catalog. ’’Kalau sudah ada di e-catalog bisa dilakukan penunjukan langsung, kalau tidak berarti harus melalui proses pelelangan,’’ tuturnya.
Sesuai skenario, pemkot akan memborong sepuluh mobdin baru. Perinciannya, 7 mobil Mitsubishi Pajero dan 3 Toyota Camry tipe terbaru. Mobdin tersebut akan dibagikan kepada para pimpinan dewan, wali kota, serta wakil wali kota. Rencana itu sempat memantik masalah. Beberapa elemen masyarakat menganggap pemkot dan DPRD bersekongkol dalam melakukan pemborosan anggaran. Sebab, mobdin yang saat ini dipakai para elite tersebut masih sangat layak pakai. DPRD dan pemkot dianggap tidak sensitif dan kurang peka pada kondisi ekonomi masyarakat yang kesulitan.
Sementara itu, Pj Wali Kota Nurwiyatno juga mendukung pengadaan mobdin. Dia mengatakan, hal tersebut merupakan pengulangan dari siklus lima tahun sekali terhadap pengadaan mobdin. Dengan demikian, tidak ada masalah dalam pengadaannya. ’’Sudah dibahas dengan teman DPRD dan dievaluasi gubernur,’’ ujarnya.
Dia menegaskan, rutinitas tersebut bukan pemborosan. Alasannya, pengadaannya memang wajar. Selain itu, unsur-unsur pimpinan pemkot dan dewan memerlukannya untuk operasional kerja. ’’Pemborosan itu dilihat dari mana, saya kira masih wajar,’’ ucapnya. (ant/c7/oni)