PAN Segera Masuk Kabinet Jokowi
Reshuffle Jilid II
JAKARTA – Isu reshuffle kabinet kembali memanas. Periode satu tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)Jusuf Kalla (JK) pada 20 Oktober mendatang bakal menjadi momentum penyegaran Kabinet Kerja.
Wakil Presiden JK menyatakan, bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi membuat Jokowi-JK harus mengakomodasi kader partai berlogo matahari itu ke dalam struktur pemerintahan. Apalagi, PAN sudah menyampaikan kesiapan untuk masuk kabinet. ”Itu sudah pasti,” ujarnya kemarin (16/10).
Namun, JK mengaku belum berkomunikasi secara khusus dengan Presiden Jokowi soal rencana kocok ulang untuk menggenjot kinerja Kabinet Kerja
PAN sudah menyampaikan kesiapan untuk masuk kabinet. Itu sudah pasti.”
JUSUF KALLA
Wakil Presiden
Termasuk memberikan kursi menteri kepada partai pimpinan Zulkifli Hasan tersebut. ”Nanti, tunggu saja,” katanya.
Sebelumnya, saat bertandang ke Kantor Wakil Presiden Selasa (13/10), Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Soetrisno Bachir mengatakan, PAN akan sangat senang jika bisa berkontribusi lebih banyak di pemerintahan dengan menempatkan kader di kabinet. ”Kami ingin membantu menyelesaikan masalah ekonomi saat ini,” ucapnya.
Secara formal PAN memang belum mengajukan nama kader. Namun, beberapa informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa PAN sempat meminta tiga kursi menteri. Tapi, Jokowi mungkin hanya bisa memberikan satu kursi ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) yang bakal diplot untuk Soetrisno serta satu atau maksimal dua kursi menteri buat PAN.
Ketua DPP PAN Yandri Susanto menilai reshuffle sebagai hal yang wajar dilakukan presiden. Demi mendapatkan pemerintahan yang maksimal, menurut dia, evaluasi kinerja kabinet memang harus terus dilakukan. ”Saya kira wajib ( reshuffle, Red), bukan hanya per tahun,” kata Yandri secara terpisah.
Ditanya peluang PAN untuk masuk kabinet, Yandri kali ini mulai terang-terangan. Menurut dia, PAN memiliki sederet nama berkualitas yang bisa dipertimbangkan presiden untuk menjadi menteri. ”PAN siap saja. Kalau diajak (masuk kabinet, Red), nama-namanya banyak, belum dikirim saja,” jelasnya.
Menurut Yandri, evaluasi kabinet tentu harus dilakukan di semua pos menteri. Bukan hanya ekonomi yang menjadi sorotan, tapi juga bidang lain seperti kesejahteraan masyarakat, politik, hukum, dan keamanan. ”Coba saja ada (evaluasi) yang menyeluruh kalau dimungkinkan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tidak mengetahui adanya isu reshuffle jilid II.
”Saya tidak tahu itu,” kata Luhut setelah menggelar silaturahmi dengan pengurus parpol di Hotel Borobudur kemarin.
Namun, Luhut mengisyaratkan kesiapannya jika harus meninggalkan posisi yang baru dijabatnya dua bulan belakangan. Dia mengaku hanya sebagai pembantu presiden. Karena itu, dia menyerahkan sepenuhnya kepada presiden tugasnya sebagai menteri. ”Tergantung presiden. Presiden mau apa, kita turuti,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, Luhut disebut-sebut sebagai salah seorang menteri yang terancam posisinya. Mantan kepala Kantor Staf Kepresidenan itu dinilai bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa keamanan belakangan. Misalnya insiden Tolikara, Lumajang, hingga yang terbaru Aceh Singkil.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjawab diplomatis ketika ditanya soal isu reshuffle yang semakin santer. Pihaknya yakin presiden tengah berfokus menyelesaikan persoalan ekonomi dibanding pergeseran para pembantunya. ”Pemerintah saat ini masih fokus di situ,” ujarnya. Fokus ke masalah ekonomi, menurut dia, sudah selayaknya dilakukan presiden. (owi/bay/far/dyn/c9/kim)