BPK Siap Audit Kinerja KPU
Dana Pilkada Cair 1 Juni
JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memenuhi undangan pimpinan DPR untuk menggelar rapat konsultasi. Dalam pertemuan itu, pimpinan BPK menyatakan siap memenuhi permintaan Komisi II DPR untuk melakukan audit kinerja dan audit keuangan terhadap anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pejabat BPK kemarin hadir di komisi II dengan dipimpin langsung oleh Ketua BPK Harry Azhar Azis. Mantan politikus Partai Golongan Karya itu didampingi para anggota BPK. Mereka diterima Ketua DPR Setya Novanto yang didampingi Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto. Para pimpinan Komisi II DPR juga turut di pertemuan yang berlangsung terbuka itu.
”Permintaan Komisi II DPR sudah pernah dibahas di rapat badan. Nantinya kami bahas lagi di rapat badan selanjutnya,” kata Harry dalam pertemuan di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (28/5).
Menurut Harry, untuk audit kinerja, BPK sebagai lembaga audit negara yang independen siap memenuhi permintaan komisi II. Salah satu isu penting yang dibawa terkait kinerja adalah kesiapan KPU bersama unsur-unsurnya dalam menggelar 269 pilkada serentak pada Desember 2015. ”Kami akan periksa terkait business
struktur KPU, apakah bisa melaksanakan pemilu serentak. Ini demi menjaga integritas moral, termasuk menjaga keamanan. Itu poin yang kami rumuskan,” kata mantan wakil ketua Komisi XI DPR itu.
Terkait laporan keuangan, Harry menyatakan bahwa laporan tersebut sudah ada. Harry menjadwalkan akan menyerahkan laporan keuangan KPU pada 4 Juni kepada pimpinan DPR. Namun, Harry menegaskan, hasil audit keuangan KPU itu adalah proses rutin yang dilakukan BPK terhadap lembaga pemerintah lain. Kami nanti akan meminta pertimbangan, apakah (laporan audit) nanti cukup atau perlu lebih mendalam lagi,” tandasnya.
Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman menyatakan, audit kinerja dan keuangan KPU dibutuhkan demi memastikan kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak. ”Dalam hal audit kinerja, perlu dipastikan apakah semua unsur di KPU juga sudah siap dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Karena ini adalah 269 pilkada serentak, belum pernah kita alami sebelumnya,” kata Rambe yang juga politikus Partai Golkar itu.
Menurut Rambe, permintaan audit itu tidak memiliki maksud politis ataupun terkait masih alotnya rencana revisi UU Pilkada. Rambe mengingatkan, KPU mengelola anggaran Rp 7 triliun untuk pilkada. ”Jumlah ini sangat besar. Padahal, semangat pilkada serentak adalah efisien, tidak merugikan bangsa,” tandasnya.
Sementara itu, KPU bisa bernapas lega dalam hal pendanaan Pilkada 2015. Kemendagri menjamin seluruh pendanaan siap dan akan dicairkan mulai 1 Juni. KPU tidak perlu mengajukan opsi penundaan pilkada gara-gara tidak ada anggaran. Kini tinggal pendanaan untuk Bawaslu yang menyisakan persoalan.
Kemarin KPU dan Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri bertemu untuk membahas kepastian angaran pilkada di 269 daerah. Seusai pertemuan sekitar satu setengah jam itu, KPU mendapatkan jaminan bahwa urusan dana penyelenggaraan pilkada akan beres sebelum deadline 3 Juni mendatang. ”Tinggal dua yang belum, yakni Pesisir Barat yang rencananya Senin (1/6) dan Sumba Barat yang rencananya besok (hari ini, Red)” terang Komisioner KPU Arief Hidayat.
Persoalan di daerah, tutur mantan anggota KPU Jawa Timur itu, muncul ketika nota perjanjian hibah daerah (NPHD) sudah ditandatangani, namun anggarannya tidak bisa cair. Di luar itu, relatif tidak ada problem. Termasuk ketika anggaran yang diajukan KPU setempat tidak dipenuhi 100 persen oleh pemda dan sempat terjadi negosiasi. ”Tapi, begitu NPHD ditandatangani, kedua pihak sepakat tentang nilai anggaran yang bisa dipenuhi,” lanjutnya.
Sementara itu, Dirjen Keuda Reydonnyzar Moenek memastikan ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan pilkada. Dia menjanjikan bakal mengirim radiogram ke seluruh daerah untuk segera mencairkan anggaran pilkada yang telah disepakati. ”Kami perintahkan 1 Juni atau sebelum 3 Juni harus sudah tersedia dana itu di rekening KPU daerah,” terangnya.
Menurut Donny –sapaan Reydonnyzar Moenek– pihaknya sempat akan menjatuhkan sanksi kepada kepala daerah yang masih menghambat pendanaan pilkada. Namun, setelah dikonfirmasi, seluruh kepala daerah menyatakan kesiapan untuk menyediakan dan mencairkan dana tersebut. Dengan demikian, sanksi pun urung dijatuhkan. (bay/byu/c10/fat)