Enam Bulan Belum Gedok Perda
JAKPUS – Warga Jakarta boleh marah kepada wakil rakyatnya. Sebab, kinerja mereka memang melempem. Selama enam bulan berjalan, belum ada satu pun produk legislasi mereka seperti perda. Bahkan, mereka lebih sering mengurusi hal-hal yang memperburuk citra sendiri seperti berkonflik dengan eksekutif.
Hal itu diakui anggota dewan. Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menyatakan, memang banyak fungsi legislasi yang belum dikerjakan anggota dewan. Misalnya, kinerja panitia khusus (pansus) hibah dan tanah bekas gedung wali kota Jakarta Selatan dan Rumah Sakit (RS) Haji Jakarta.
Kemudian, tidak ada satu pun dari 17 rancangan peraturan daerah (raperda) yang masuk Program Legislasi Daerah (Prolegda) DKI 2015 yang telah dibahas dan disahkan. Hingga kemarin, 17 raperda itu masih mengendap di meja pimpinan dewan. Panitia angket APBD DKI Jakarta 2015 pun semakin tidak jelas.
’’Kami berharap pimpinan sa- dar dengan tugasnya,’’ kata Bestari di DPRD DKI Rabu (20/5). Menurut dia, agenda tersebut kini hanya merupakan hiasan. Padahal, tidak lama lagi ada pembahasan APBDP 2015 dan dibahas bersama komisi. ’’Kami merasa malu dengan konstituen, saat reses ditanya sudah berbuat apa. Ya, kami jawab jujur, belum,’’ jelasnya.
Lantaran tidak banyak aktivitas yang dikerjakan, Bestari menyatakan lebih banyak duduk di meja kerjanya di salah satu sudut gedung baru DPRD DKI.
Dia menegaskan, andai saja menjadi pimpinan, dirinya akan langsung mengambil keputusan prioritas dan kerja cepat. ’’Susah lah jadi anggota. Bisanya teriakteriak saja dan tak ada yang de- ngarkan,’’ ungkapnya.
Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPRD DKI Lulung Abraham Lunggana. Dia mengungkapkan, hingga saat ini belum ada kerja yang dihasilkan dewan di Kebon Sirih. Keadaan itu harus dipertanyakan kepada ketua DPRD DKI. ’’Silakan tanya ke ketua, ya. Yang buat seperti ini ketua kok,’’ papar ketua DPW PPP DKI tersebut.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi berjanji segera membahas seluruh agenda DPRD DKI, termasuk pembahasan seluruh rancangan peraturan daerah (raperda). ’’Kemarin kan rapat bahas agenda pembahasan raperda. Jadi, tenang, ya. Kami tetap amanah pokoknya,’’ ujar politikus PDIP itu. (riz/c23/ano)